Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau basa disingkat APBD merupakan peraturan untuk rencana pengeluaran serta penerimaan daerah selama satu tahun dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan daerah. APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan yang berisi Pendapatan asli daerah (PAD), yang meluputi pajak daerah, retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, serta Penerma lainnya. Dana Bagi Hal, dana Alokasi Umum serta Alokasi Khusus merupakan bagian dana perimbangan. 

Dana APBD diperoleh dari tiga komponen yakni, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengeluaran APBD berdassakan fungsi yakni sebagai biaya pelayanan umum, biaya ketertiban dan biaya lingkungan hidup.berdasarkan fungsi  Biaya pelayanan umum  sebagai belanja pemerintahan daerah yang dikhususkan untuk menyediakan pelayanan umum, biaya Ketertiban juga memiliki fungsi sebagai pembelanjaan pemerintah daerah yang digunakan untuk menjaga ketertiban wilayah, kegiatan pengamanan lapangan maupun pembiayaan SatpolPP serta Biaya lingkungan hidup merupakan pembelanjaan atau pun pembiayaan pemerintah daerah dalam usaha pelestarian lingkungan, misal pembiayaan pembuatan pertamanan maupun komunitas maupun komunitas hijau. 

Dalam pembiayaan daerah Adapun belanja yang dibagi menjadi dua yaitu, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupaan belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, 

Belanja tidak langsung juga memiliki arti merupakan belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilakukan secara langsung dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, misal, belanja hibah, belanja gaji maupun tunjangan pegawai bulanan hingga donasi atau banuan Urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberi dua kebijakan jika pengeluaran daerah menjadi dua yaitu, pengeluaraan / belanja wajib dan belanja plihan. Belanja yang harus dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya  dapat dijadikan contoh misal gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan contoh belanja wajib yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. 

Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah Ketika dibutuhkan , atau ditangguhkan Ketika tidak dibutuhkan contohnya pengadaan kendaraan transportasi dinas atau perbaikan ruang dinas. Dana Belanja  Baerah kota Jember pernah pengalami pengurangan tepat pada tahun 2023, belanja yang akan lebih difokuskan pada dua kegiatan yakni pada bidang ekonomi dan bisnis untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat. 

Bupati sendiri yang menyampaikan pada pidatonya saat diauli kantor Pemkab Jember pada tahun 2022 lalu tepat pada tanggal 19 Oktober dalam dua hal sebagain pilihan kota Jember untuk belanja daerah Jember memilih Langkah dalam memfokuskan Pembangunan kota Jember, pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat menjadikan kota Jember menjadi kota yangnlebih baik dan maju. 

Dikutip dari beritajatim.com Hendy Siswanto selaku Kepala Bupati Jember sempat menyampaikan jika dalam hal mengimplementasikan program , kegiatan serta sub kegiatan agar melakukannya dengan berhati hati atau dengan antisipasif karena dapat terjadinya kemungkinan ketidak pastina ekonomi regional, nasional, maupun global. Anggaran Belanja Daerah dapat dihitung mengalami penurunan pada tahun 2023, penurunan berada di angka yang cukup banyak yakni berada di angka 4,33 persen total penurunan. 

Total anggaran menjadi 4,20 triliun rupiah, sebab terjadinya penurunan anggaran jember juga terdampak pada pengurangan beanja modal, pengeluaran anggaran dikeluarkan untuk mendapatkan aset. Belanja aset di kategorikan dalam belanja modal perolehan tanah, Gedung aset yang tidak berwujud hingga bangunan yang sudah dapat di tempati. 

Dikutip dari beritajatim.com Bupati kota Jember Hendy Siswanto menyampaikan agar seluruh pihak agar selalu waspada, siaga serta hati hati. "Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Kita harus selalu eling lan waspodo, harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. 

Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah," kutipnya. "Saya tegaskan kembali, agenda besar dalam mewujudkan masyarakat Jember yang maju dan sejahtera ini tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Jember untuk bersatu padu dengan berkomitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas," lanjutnya. RPMJ Kabupaten Jember tahun 2021 hingga 2026 disesuaikan, tentang tema pembangunan tahundepan ialah Pembangunan Ketahanan Sosial dan Ekonomi sebagai kesejahteraan Rakyat ataupun Mayarakat. 

Tema yang diambil oleh Bupati jember merupakan rumusan yang disesuaikan kondisi pada saat ini yang sedang terjadi karena inflasi kenaikan harga BBM, serta prediksi terjadinya ketidakpastian ekonomi global. Sebab ketidak pastian ekonomi global dapat berakibat pada situasi ekonomi makro nasional dan regional 2023. 

Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya