TRANSFORMASI KEBIJAKAN HARUS BERLANJUT
Munawar Fuad Noeh, Â Guru pada President University, Penggiat Kebijakan Publik.Â
Memasuki masa tahun politik, dari 2023 menuju 2024, yang juga berada di tengah tekanan dan krisis ekonomi global, kepemimpinan dan laju pembangunan di Bekasi terus mendapat sorotan.
Mengalir aspirasi, pandangan, dan sebagian sikap kritis hingga yg paling terbuka dalam sikap pro-kontra, evaluasi dan sikap kritis. Masih perlukah, apakah masih dibutuhkan Bekasi Makin Berani sekaligus aktornya, Pj Bupati, Dr H Dani Ramdan, MT, memimpin masa transisi Kabupaten Bekasi hingga ke tahap normalisasi demokrasi lahirnya pemimpin yang dilahirkan dari suara dan daulat rakyat ?
Publik di Bekasi juga soroti kemana Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), apa masih ada atau gak ada lagi. Kemana tanggungjawab dan perannya, padahal sudah mendapat alokasi anggaran. Begitupun berbagai Tim dan wadah aspirasi dan akomodasi publik yang dibentuk begitu masif dan serentak sehingga membangun suasana dan spirit baru, tingkat partisipasi publik dan peran warga dalam tata kelola pemerintahan di masa kepimpinan PJ Bupati Dani Ramdan, tergambar wajah demokratis dan partisipatif.
Begitupun, muncul pandangan di beragam GWA dari berbagai tokoh dan warga, apakah kebijakan PJ Bupati terkait TPPD atau Tim aspirasi warga dan tokoh bersifat kesadaran membangun sistem, atau untuj pencitraan, atau sesaat aja untuk formalitas belaka ?
Apakah TPPD dan berbagai Tim yang dibentuk mulai dari Penanggulangan Pengangguran, Kemiskinan, Stunting, Pendidikan dan Budaya, sekedar pelengkap atau bersifat kebutuhan primer organik bagi upaya percepatan, atau bahkan pelengkap saja sehingga dianggap kurang berhasil krn rekruitmen Tim yang kurang tepat atau produknya gagal, atau resisten dan kontra birokrasi terhadap eksistensi tsb ?
Atas berbagai aspirasi, pandangan, dan tanggapan warga tersebut dalam kerangka Good Corporate Governance, sebagai bagian dari warga, saya berpandangan :
Pertama, TPPD dan berbagai Tim yang dibentuk PJ Bupati merupakan bagian dari sistem dan organ pemerintahan terkhusus Kepala Daerah khususnya di Bekasi, bersifat urgent dan Sine qua non atau conditio sine qua non (penting dan mutlak). Kompleksitas dan keruwetan kondisi pembangunan di Bekasi sangat memerlukan percepatan yang tepat dan terukur serta transparan dlm konteks publik.
Kedua, memang diperlukan integrasi dan konektiviti antara daerah, pusat hingga dimensi/ peran multinasional (global). Tinggal memastikan personilnya yang merupakan The right man/woman, right position, right time. Personality yang kompeten dan akuntable, teruji dan berpengalaman, utamakan akomodasi kearifan lokal dan keunggulan SDM nasional-Global.
Ketiga, Sistem dan manajemen kerja terus dioptimalkan secara makin terpadu dan terkoneksi yang terukur dan auditable dalam produk dan kinerjanya.
