Mohon tunggu...
Yansean Sianturi
Yansean Sianturi Mohon Tunggu... Relawan - belajar menulis

may grace be with all

Selanjutnya

Tutup

Sosok Pilihan

Wacana Tunda Pilpres Menggusur Kandidat dari Gubernur

27 Februari 2022   20:46 Diperbarui: 28 Februari 2022   20:23 137
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi sumber : sindonews.net

Usulan agar pemilu ditunda atau diundurkan, bukanlah isu baru. Isu ini pernah dilontarkan pada awal bulan Januari 2022, oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bak gayung bersambut, usulan ini kembali dikemukakan, namun menariknya oleh para Pemimpin Partai. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan kompak mendukung segala upaya untuk mengundurkan jadwal Pemilu.

Empat argumen yang sering diungkapkan dan dijadikan sebagai alasan untuk merealisasikan ide ini, adalah :

  • Alasan Kesehatan, belum dapat diperkirakan kapan berakhirnya pandemi Covid 19,
  • Alasan Ekonomi, situasi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi Covid 19 sehingga perlu perhatian khusus. Anggaran membiayai pemilu dapat dialihkan untuk mengatasi persoalan ekonomi. Perlu kesinambungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi,
  • Alasan Sosial Kemasyarakatan diusulkan oleh pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan,
  • Alasan Global, situasi ketidakpastian dampak perang Rusia dan Ukraina serta kekhawatiran harga minyak dunia yang melambung tinggi. Dampak transisi ekonomi digital dan ekonomi fosil ke energi terbarukan dan lainnya.

Jika pemilu dipaksakan pelaksanaannya pada tahun 2024, diperkirakan pengusaha akan mengantisipasi situasi ketidakpastian yang dapat muncul. Para pelaku usaha biasanya bersikap "wait and see", menunggu hingga pemenang pemilu terpilih dan situasi kembali kondusif. Maklum, para pelaku usaha khawatir bila pemilu menjadi ancaman konflik di masyarakat bisa mengganggu bisnisnya. Para analisis memprediksi pada tahun 2023-2025, Indonesia akan kehilangan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi. Padahal perbaikan tersebut telah terlihat dan mulai terjadi pada tahun ini. Apalagi Indonesia akan menjadi Ketua G20, sehingga perlu kesinambungan momentum ekonomi.

Terlepas dari pandangan berbagai kalangan yang menyatakan kurang etis, jika hal ini diusulkan oleh partai pendukung pemerintah. Para pengusul menunda pemilu ini, juga memperkuat argumennya dengan membandingkan sejarah bangsa yaitu mempercepat dan menunda pemilu adalah hal yang biasa. Pemilu yang seharusnya dilakukan pada tahun 2002 namun dipercepat ke tahun 1999 karena krisis politik dan ekonomi masa orde baru tahun 1998.

Pemilu 2024 ini adalah Pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Jika memang akan ditunda perlu dipikirkan juga menunda jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pejabat sementara. Rencana tunda pemilu ini jangan sampai menimbulkan kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan anarkisme di masyarakat. Perlu dipikirkan amandemen konstitusi UUD 1945  atau konvensi  ketatanegaraan. Hal ini perlu agar negara dapat terhindar dari kerusuhan "Chaos" sebagai akibat mohon maaf, pemimpin yang menjabatnya ilegal dipandang dari sudut konstitusi.

Bertolak belakang dengan yang ingin menunda, partai pendukung pemerintah yang lain yaitu : PDIP, Gerindra dan Nasdem secara terang-terangan menolak wacana ini. Apakah Partai yang menolak untuk menunda pemilu dan ingin tetap dilaksanakan pada tahun 2024 telah yakin dapat memenangkan pemilu. Sebaliknya yang ingin menunda, mohon maaf, apakah setelah melihat hasil survey menjadi tidak yakin dan ingin mencari popularitas untuk meningkatkan elektabiltasnya.

Sejak isu ini dilontarkan ke publik, jika mau jujur sebenarnya telah memunculkan ketidakpastian ekonomi baru. Para pelaku usaha, saat ini mulai ragu-ragu dan berhitung untuk menunda atau melanjutkan rencana bisnisnya. Pebisnis akan lebih dulu melihat akhir dari keputusan pelaksanaan pemilu ini. Situasi ketidakpastian ini jika tidak dikendalikan akan terus berlanjut dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Alangkah baiknya, perdebatan ini segera diakhiri sehingga bangsa ini secara bersama-sama dapat fokus bekerja. Seharusnya seluruh anak bangsa fokus menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi agar terus berlanjut.

Presiden Jokowi perlu mengambil sikap tegas agar isu ini tidak melebar dan mengganggu roda perekonomian. Bukankah proses estafet penggantian pemimpin pada tahun 2024, justru memperkuat ekonomi bangsa. Jika mau berpikir positif, Pemimpin yang baru nantinya dapat melanjutkan dan mengisi kekurangan pada masa sebelumnya. Presiden Jokowi dapat terus berkiprah dan diberikan posisi menjadi penasehat bagi Presiden baru tahun 2024 sehingga proses pembangunan dapat terus berkesinambungan. 

Situasi  ini juga membuktikan bahwa para calon Pilpres yang berasal dari kepala daerah : Anies, Ganjar, Ridwan Kamil dan lainnya sangat tergantung pada kebijakan partai politik. Berbeda, ketika atmosfir Jokowi sebagai Gubernur DKI yang didukung oleh para relawan pada tahun 2014. Partai mengikuti suara rakyat yang diusung oleh para relawan untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Namun tahun 2024 yang akan datang menjadi terbalik, para kandidat dari Gubernur dan relawan dipaksa untuk ikut suara partai. Hal ini terjadi karena suara relawan telah terpecah-pecah menjadi beberapa calon dari Kepala Daerah (tidak satu suara). 

Para kandidat Presiden yang berasal dari Gubernur walaupun memiliki elektabilitas tinggi, bisa saja semuanya gagal. Bila partai politik tidak memberikan kepada mereka tiket sebagai calon. Jika pemilu berhasil ditunda, tidaklah mustahil Presiden Jokowi dan para partai pendukung pemerintah menjadi penentu estafet kepemimpinan pada tahun 2024. Hal ini dapat menjadi kenyataan, jika Presiden Jokowi dan para partai pemerintah bermufakat hanya mendukung satu nama saja sebagai calon pengganti. Benar, yang dikemukakan oleh para pengamat politik, bahwa tahun 2024 adalah momen bagi para kandidat yang berasal dari elite partai.

Salam Demokrasi

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Daftar Partner Kami
Antara News
Viva
Liputan 6
Kompasiana
OkeZone