Mohon tunggu...
Zulfan Ajhari Siregar
Zulfan Ajhari Siregar Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis Buku

Penulis beberapa buku sastra kontemporer, sejarah dan budaya

Selanjutnya

Tutup

Medan

Kemarahan dari Selat Panjang Harus Membuka Telinga Dunia

15 Desember 2022   08:30 Diperbarui: 21 Desember 2022   00:51 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Medan. Sumber ilustrasi: TRIBUNNEWS/Aqmarul Akhyar

H.Muhamad Adil, SH.MM, Bupati Kabupaten Kepulauan Riau, yang pusat Pemerintahannya dikenal dengan nama lama " Selat Panjang ". Banyak orang mengenal nama Selat Panjang ini, yang ada dalam istilah " Pulau Segantang Lada " salah satu Gugusan  Pulau-pulau  Riau yang ribuan jumlahnya. Kabupaten Pemekaran dari Bengkalis ini, memang berperinggan dengan negara tetangga Singapura, atau Malaysia pada sisi wilayah Kerajaan Johor.Kerajaan Mashur, yang mendirikan Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Bahana dari lubuk kehidupan Bangsa Melayu itu pulalah, saat ini muncul teriakan Putra Melayu, keras dan  mengigit yang saat ini mulai dipelesetkan berbagai ungkapan dan tulisan tentang ucapan negatif Bupati Meranti tersebut. Seperti kalimatnya " Apakah orang di Keuangan itu isinya Setan atau Iblis ?" Dia sifatnya bertanya. ada kata tanya dalam kelimat itu, yang tidak boleh dihilangkan. Mengapa H.Muhammad Adil,  bernada keras ?. Dia tinggal dan memimpin disuatu wilayah sosial dan wilayah hukum negeri Riau. Riau terkenal dengan kegemulaian Tari, dan Nyanyiannya. "Tari dan Nyanyian Melayu Riau " Tapi dibalik kelemah lembutan itu, ada pemikiran dan perasaan bahwasanya orang-orang riau itu, tidak mau dikadal-kadali. Ingatlah wahai segenap Bangsaku, bahwasanya Riau dengan Kesultanan Siaknya, tercatat sebagai negeri yang berkorban dalam awal Kemerdekaan Negeri ini. Lembut tapi tegas, itulah potret masyharakat Riau.

Nah, apa yang diteriakan Bupati Riau itu, sebenarnya bukanlah barang baru. Sejak zaman orde baru, disaat perimbangan Keungan Pusat dan Daerah itu diteriakan. Berbagai bahasa dan upaya itu sudah diteriakan masyarakat Riau. Dan kalau bahasa "kami keluar dari NKRI"  itu dulu dimasa Soeharto, sudah bukan barang baru lagi diteriakan orang-orang Riau. Apa itu  munculnya  istilah  " Riau Merdeka " tapi Orde Baru, menerima kenyataan itu.  Soeharto yang otoriter dan terkenal galak, bila disinggung Keutuhan Bangsa, sepertinya menanggapi masalah itu secara wajar. Dan itu tadi jawabannya lahirlah Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memang Undang-undang itu lahir setelah Kereta Api yang dimasinisi Soeharto tertinggal oleh Kereta Api reformasi. Nah apa sebenarnya yang terjadi, sehingga selalu memicu kemarahan masyarakat yang beresonansi pada kemarahan Bupati Kabupaten Kepulauan Riau Meranti, Bupati H.Muhammad Adil SH.MM itu. Bisa jadi dia juga bolak balik, atau selalu " Kena Marah " Masyarakatnya, bisa jadi dengan bahasa dan nada yang lebih keras. Sehingga menyebabkan dia menyadari, marah memang harus dikeluarkan dalam ketertekanan.

Apa yang dikumandangkan Bupati Meranti itu, perlu dilihat ketika dia menyatakan hitungan bahasa kemarahannya, sejak  sejak angka satu, dan jangan dilihat dan didengar ketika dia sudah menyebutkan angka " Sepuluh " nya. Kekesekian kalinya bisa terjadi, sejak dia menyebut angka satu, dua,tiga, empat dan seterusnya, tidak juga didengar. Nah ketika dia mengucapkan angka sembilan dan sepuluh dengan bahasa yang begitu keras. Yang mendengar mencak-mencak.  Itukan ekspresi kekecewan seperti yang dia sebut. Harga Bahan Bakar itu sejak dari 60 dollar, naik 40 dolar, kenaikan kami hanya Rp.700 juta rupiah. Alasan pusat adalah pemerataan, nah ini yang perlu dikaji.

Ada istilah Melayu " Jangan Pula Bebek Mati Kelaparan didalam Lumbung " Kata-lata itulah, yang menjadi acuan. Mengapa orang-orang Riau yang dibawah permukaan Buminya berlimpah Minyak  Bumi jadi gusar menghitung kekayan yang dimanfaatkan orang lain. Itu kekayaan mereka. Tuah mereka yang ketika disedot terus bisa jadi kering kerontang, bahkan menimbulkan mala petaka bagi belahan bumi riau itu. Akan tetapi orang-orang di Riau itu sendiri, masih kental dalam kehidupan yang miskin. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ada yang mengatur   tata kelola bagi hasil harta orang itu, yaitu Pemerintah Pusat, Nah disinilah inti masalah, jangan pernah ada bentuk retorika yang mewarnai pengaturan bagi hasil itu, itu akan menimbulkan kemarahan orang riau. seperti suara  H.Muhammad Adil, kita yakin telinganya juga mungkin sudah pekak dihajar warganya atas masalah Kemiskinan, yang tidak juga mereda. Sementara Kekayaan alam mereka  terus menerus disedod. Ingatlah Bahan Minyak itu disedot, dari jumlah yang ada semula kian hari kian kering.  Beda dengan Kebun kelapa Sawit, buahnya yang didodos. Tanahnya masih tetap ada walaupun babak belur dan menyisakan lahan yang semakin kering tandus.

Kalau penguasa negeri ini, tidak menyadari hal itu. Orang-orang Riau itu tetap beranggapan, mereka seperti hidup dizaman penjajahan. Dan dampaknya adalah rasa marah dan perlawanan. Siapapun pasti berfikir seperti itu, itulah perlunya kearifan, sikap peduli, dan sikap pengawasan dari Pemerintah pusat. Plus itulah yang diharapkan Pengawalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, jangan diam, dan Nonton Bae, kadang-kadang OTT,jangan kadang-kadangla. Korupsi itu tugas mutlak KPK. Menghajarnya  Bak Kata Wong Pelembang. Untuk itu kita perlu mengupas, hak-hak Rakyat lainnya, dalam kaitan ekploetasi Sumber daya alam ini oleh para Konglomerat, yang bermerk Corporate. Ini juga berkaitan dengan hak-hak Rakyat Daerah, yang akhir-akhir ini semakin mengalami kekecewaan, terlepas dari bagi hasil Minyak Bumi itu, lihat saja nasib CSR dan program lainnya.

Kita mulai dari regulasi yang mengatur tentang ekploetasi sumber daya alam dibidang Perkebunan. Apa yang disebut dengan plasma, yang katanya masyarakat punya hak 20 % dari jumlah lahan yang dikuasai pemegang HGU.Peraturan tentang itu apakah sudah jalan sejak aturannya dibuat puluhan  tahun silam ?. Orang-orang daerah yang banyak tahu tentang itu, jawabnya Bantut. Ada beberapa hal yang menyebabkan ketentuan plasma 20 % itu banyak tidak dipatuhi Corporate. Regulasinya mengatur perusahaan tidak perlu menyediakan 20 % pelasma itu, kalau pihak Perusahaan memiliki jalinan kerja sama dengan masyarakat, misalnya masyarakat punya koperasi yang menjalankan Pengangkutan hasil perkebunan, perusahan terhindar dari kewajiban plasma 20 % itu. Nah kita jangan lupa Corporate punya kaidah, dan kesimpulan dari dasar ekonomi " Dengan sekecil-kecilnya permodalan, dan Keuntungan sebesar-besarnya ". 

Dari pemikiran itu, mungkinkah kejujuran akan hadir dalam usaha pihak Corporate itu.  Itulah sebabnya pihak Corporate berkeringat-keringat mencari peluang dan dalih,kaleh bohong untuk keluar dari kewajiban tersebut. Pertama cari lahan yang murah,diluar HGU mereka.Contohnya di Kabupaten Labuhanbatu Sumut, itu dilakukan PT.HPP. Yang menerobos lahan Buffer Zona (Zona Penyangga ) Hutan Lindung Panai, untuk Plasma yang jumlahnya tidak mencukupi dari jumlah HGU mereka yang ada. Itupun lahannya lahan Bufer Zona itu,  diambil paksa dari lahan garapan masyarakat setempat. 

Penulis bertanggung jawab atas penjelasan ini, karena penulis terlibat langsung dalam masalah itu. Nah kok bisa mereka menang ?. Yah jawabannya tidak sulit, mimpi, itu hanya mimpi,  kalau masyarakat bisa menang dari pihak perusahaan. Perusahaan dengan kekuatan mereka bisa menggerakan  banyak kekuasaan guna berpihak kepada mereka para  corporate itu. Hal-hal semacam itu terus berlanjut, menimbulkan dendam dan amarah didada rakyat Indonesia yang merasa punya hak atas bumi negeri ini. 

Sementara terus dijejalkan dengan semboyan NKRI harga mati. Bagai mana perasaan dan hati Rakyat menerima semboyan itu, sementara terus-terusan Rakyat itu menerima nasib Mati Kutu. Hanya bisa mendendam dan melepaskan dendamnya, ketika proses demokrasi dilangsungkan, Bayar Kami " Wani Piro " bukankah bahasa itu juga bahagian dari sakit hati. Karena demokrasi dinegeri ini, sudah semakin tidak menentu. Nah dari masalah plasma 20 % itu juga, kini muncul fenomena baru. Kementan membuat program PSR.Peremajaan Sawit Rakyat, inipun dimanfaatkan Corporate lebih sadis lagi. Diluar kawasan kebun mereka, mereka mengumpul masyarakat yang punya tanah.Dan lantas mengkordinir masyarakat ikut dalam program PSR tersebut. 

Uangnya dari Kas Negara, dibangunkan untuk Peremajaan Sawit Rakyat. Keuntungan Perusahaan, tidak perlu lagi memikirkan plasma 20 % itu, sudah diobati melalui program PSR, itulah faktanya dilapangan, apakah ini bukan kadal-kadalan, siapa yang menanggung  imbasnya, kalau bukan Rakyat yang katanya punya hak atas tanah negeri ini. Kalau ingin bukti PT.Siringo-ringo yang berdekatan lokasinya dengan Ibukota Labuhanbatu, Rantauprapat melakukan hal seperti itu. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Medan Selengkapnya
Lihat Medan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Daftar Partner Kami
Antara News
Viva
Liputan 6
Kompasiana
OkeZone